Rapat Koordinasi dan Pendampingan Hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar
KEJARI KEPULAUAN SELAYAR, BENTENG - Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Terkait Fasilitasi Konsultasi Hukum Dan Mediasi Dengan Badan Usaha Serta Wajib Pajak Yang Memiliki Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Rabu (04/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya koordinasi antara Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dengan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung optimalisasi pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap wajib pajak yang masih memiliki kewajiban pembayaran pajak MBLB.
Dalam kegiatan tersebut, Jaksa Pengacara Negara memberikan pendampingan dan fasilitasi konsultasi hukum guna membantu BPKPD memperoleh pemahaman serta pertimbangan hukum terkait langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian permasalahan tunggakan pajak. Fasilitasi mediasi juga menjadi sarana untuk mendorong komunikasi dan penyelesaian permasalahan antara pemerintah daerah dengan badan usaha maupun wajib pajak terkait.