Visi dan Misi Kejaksaan R.I


Visi Kejaksaan R.I :

"Menjadi pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan dan modern,"

1. Menjadi pelopor : Kejaksaan RI yang berjalan terdahulu, yang berjalan di depan, perintis jalan, pembuka jalan, atau pionir dalam penegakan supremasi hukum;

2. Penegakan hukum yang berkeadilan : penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan;

3. Humanis : penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Penegakan hukum yang humanis adalah penegakan hukum yang mampu menggali rasa keadilan dalam masyarakat (living law);

4. Akuntabel : suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang menyangkut adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi masyarakat;

5. Transparan : penegakan hukum yang mengutamakan prinsip keterbukaan. Tanpa transparansi besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang transparan menciptakan keadilan substantif;

6. Modern : penegakan hukum di mana implementasi sistem database penanganan perkara terpadu dan pelayanan hukum kepada masyarakat berbasis teknologi informasi (digitalisasi);

Misi Kejaksaan R.I :

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia;

2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh;

3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi;

4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik;

5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (role model) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.;


(Sumber: Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tanggal 23 Desember 2024)